Apa arti hukum berlaku surut?

Ikuti
  • Ikuti secara umum
  • Ikuti secara pribadi
  • Berhenti Ikuti
ada yang tahu arti dari hukum berlaku surut???? yg jelas bukan kopi paste wikipedia plus dikasi contoh ya :)
Jawaban Terbaik
  • . Dijawab 4 tahun yang lalu
1) Asas Legalitas, terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan harus berdasarkan undang-undang.
2) Asas tidak berlaku Surut, ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP (pengecualian pasal 1 KUHP). Ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut (strafrecht heeftgeen terugwerkende kracht). Seandainya seseorang melakukan suatu tindak pidana yang baru kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan pidana, pelaku tdk dapat dipidana atas ketentuan yang baru itu. Hal ini untuk menjamin warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.
3) Asas larangan penggunaan analogi. Larangan penggunaan analogi, yaitu untuk membuat perbuatan yang tidak tercantum secara tegas dalam undang-undang tetapi ada kemiripannya, dijadikan/dianggap sebagai tindak pidana/delik. Dapat pula analogi terjadi bilamana menganggap bahwa suatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang nbanyak kemiripannya/kesamaannya yang telah diatur, padahal semula tidak demikian.
4) Asas Teritorialitas (pasal 2 KUHP). Yang paling pokok dalam asas ini dalam hubungannya dg berlakunya undang-undang hukum pidana dapat pula yang diutamakan ialah batas-batas teritorial dimana undang-undang hukum pidana tersebut berlaku.tolak pangkal dari pemikiran untuk penerapan asas teritorial ialah bahwa diwilayah indonesia, hukum pidana indonesia mengikat bagi siapa saja(penduduk/bukan penduduk) . dasarnya ialah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib memelihara sendiri ketertiban hukum dalam wilayahnya.
5) Asas personalitas (Nasional aktif). Dasar dari asas ini ialah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib sejauh mungkin mengatur sendiri warganya.
6) Asas perlindungan (Nasional Pasif). Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukum warga negaranya
7) Dalam hal ada dua peraturan yang mengatur hal yang sama dan memuat ketentuan yang berlainan, maka demi kepastian hukum berlakulah peraturan yang terbaru, kecuali kalau ditentukan lain dengan undang-undang.
8 ) Jual beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidak beresan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjajinan dan secara materiil tidak meyakinkan adanya jual beli yang objeknya tidak ada adalah tidak sah (i.c. jual beli mengenai hak erfpacht yang telah gugur)
9) Bahwa suatu perjanjian hanya mengikat tentang hal-hal yang diperjanjikan;
10) Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.
11) Pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian, tidak dapt didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut. i.c. berdasarkan sifat dari pada bangunan lantai atas (loods) maka hal ini merupakan suatu "bestending engebruikelijk beding" terhadap pasal X dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I (pasal 1347 jo pasal 1339 KUHPerdata)
12) Perjanjian yang dibuat karena causa yang tidak diperkenankan (onggeoorloofde oorzaak) addalah tidak sah (i.c. perjanjian balik nama keagenan Pertamina antara Tergugat dan penggugat)
13) Terhadap perjanjian yang diadakan antara orang-orang Indonesia asli, sekalipun barang-barang yang diperjanjikan (i.c rumah dan tanah) tunduk pada Hukum Barat, haruslah diperlakukan hukum adat.
14) Putusan Pengadilan tidak hanya mempunyai kekuatan terhadap pihak yang kalah, tetapi juga terhadap seseorang yang mendapat hak dari pihak yang kalah itu (rechtverkrijgende).
15) Dalam hal telah ada putusan Pengadilan yang menetapkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, maka apabila salah satu pihak meninggal, hak-hak dan kewajiban kewajiban hukum yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan beralih kepada ahli warisnya.
  • Nilai
  • Komentar

Jawaban Lainnya (4)

Berperingkat Tertinggi
  • Berperingkat Tertinggi
  • Terlama
  • Terbaru
  • RAJA Dijawab 4 tahun yang lalu
    hukum tersebut berlaku untuk waktu atau pada saat belum adanya/belum diberlakukan hukum tersebut, contohnya kamu merokok di jalan kemarin, hari ini diberlakukan aturan tidak boleh merokok di jalan dan aturan ini berlaku surut maka kamu bisa kena sanksi walaupun kemarin peraturan itu belum berlaku kan. Biasanya hukum ini dibuat untuk keadaan khusus/memaksa dan/atau untuk kejahatan berat. Banyak yang menentang karena dasar pemikirannya orang yang dihukum itu harus tahu sebelumnya dia memang melakukan pelanggaran suatu hukum tapi masih dilakukannya juga maka baru bisa diberikan sanksi sebagaimana diatur oleh hukum tersebut makanya hukum itu harus didaftarkan ke berita negara agar diketahui orang banyak.

    Sumber:

    Pengalamanku sendiri
    • 1
    • Komentar
  • jay Dijawab 4 tahun yang lalu
    simple aja.....perbuatan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang itu juga termasuk dalam pengertian undang-undang tersebut meskipun berlakunya baru kemudian....
    • Nilai
    • Komentar
  • Kang Sulton Dijawab 4 tahun yang lalu
    artinya hukum itu berlaku mengikat pada peristiwa hukum sebagaimana yang diaturnya pada suatu kurun waktu tertentu sebelum dikeluarkannya aturan hukum dimaksud. kurun waktu tertentu sebelumnya ini misalnya satu tahun atau dua tahun dst, sesuai dengan yang ditetapkan dalam aturan hukumnya. misal: UU yang disahkan tahun 2010 tetapi ia berlaku sejak tahun 2009. contoh lainnya UU Tipikor. Catatan: Tidak berlaku surut bagi aturan hukum yang memiliki unsur pidana.
    • Nilai
    • Komentar
  • Iwan 'the Devil Advocate' Dijawab 4 tahun yang lalu
    Hukum yg berlaku surut atau istilahnya asas retroaktif, adalah asas yang menerapkan ketentuan hukum /peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan kepada peristiwa sebelum jangka waktu peraturan tsb disahkan

    Dalam hukum pidana, asas retroaktif ini bertentangan dengan prinsip legalitas dan juga bertentangan dengan konstitusi /UUD RI

    Pasal 28i UUD menyatakan:
    (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

    Indonesia pernah menetapkan Perpu No 2 Tahun 2002 yang diterbitkan tanggal 18 Oktober 2002, yang isinya dapat memberlakukan ketentuan Perpu No 1 thn 2002 yang diterbitkan tgl 18 Okt 2002 untuk tinda pidana pengeboman bom bali tgl 12 Okt 2002 (pemberlakuan asas retroaktif)

    Perpu ini disetujui dan disahkan oleh DPR shg menjadi Undang-Undang (UU No 16 tahun 2003)

    perkembangan selanjutnya, Imam samudra, AMrozi dkk kemudian dijadikan tersangka dan terdakwa atas pemboman bom Bali tgl 12 / 10 / 2002 dan dituntut berdasarkan Perpu dan UU yg menerapkan asas berlaku surut/retroaktif tsb.

    Atas hal ini kuasa hukum Amrozi CS mengajukan uji materiil kepada mahkamah konstitusi krn UU/PERPU tsb melanggar kontitusi (memberlakukan asas hukum berlaku surut) atas hal ini MK mengabulkan permohonan kuasa hukumnya tsb, danmenyatakan PERPU No 2 tahun 2002 dan UU No 16 tahun 2003 khususnya pemberlakuan asas retroaktif dinyatakan tidak berlaku dan mengikat.
    Ingat khan dahulu sampai Australia protes berat…

    Nah itu contoh nyatanya, semoga dapat dipahami
    • Nilai
    • Komentar
  • Sign In 

    untuk menambahkan pertanyaan Anda

Siapakah yang mengikuti pertanyaan ini?

    %
    JAWABAN TERBAIK
    Anggota sejak:
    Poin: Poin: Tingkat
    Total Jawaban:
    Poin minggu ini:
    Ikuti
     
    Berhenti Ikuti
     
    Blokir
     
    Buka blokir