PENDIDIKAN GRATIS 100% APA MUNGKIN?

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta dengan memperhatikan hasil supervisi / monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan berbagai pihak lainnya... tampikan lainnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta dengan memperhatikan hasil supervisi / monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan berbagai pihak lainnya atas pelaksanaan program BOS ditingkat sekolah yang diakibatkan oleh belum optimalnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, juga sesuai dengan Pasal 31 ayat 2 Amandemen ketiga UUD 1945 "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan Pemerintah wajib membiayainya". Mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci dalam UU no 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan Nasional. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan pendidikan (PP No.25 tahun 2000).
Dalam hal ini, KADISPEN yang akan di bantu oleh FMPP, MCW, LSM Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan, dan LBH, akan bekerja sama dalam pengawasan mutu pendidikan dan turut monitoring atas berjalannya PP tersebut.
Adapun langkah-langkah tersebut akan melaporkan serta akan mengajukan tuntutan hukum, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pihak sekolah yang melakukan pelanggaran di setiap Tahun ajaran baru terutama,
1. Pembayaran uang bangunan, baik diberlakukan siswa yang masuk secara online atau pun tidak.
2.Mewajibkan pembelian kain seragam sekolah.
3.Pembayaran daftar ulang
4.Menjual buku-buku LKS.
5.Siswa dilarang mengikuti ujian dikarenakan belum membayar tunggakan sekolah
6.Menyandera Ijazah dikarenakan siswa belum melunasi tunggakan sekolah
7.Tidak melaporkan secara periodik dan transparan kepada orangtua siswa, jumlah dana BOS dan dana-dana lain yang diterima sekolah beserta pengeluarannya
ISTILAH UANG PENDAFTARAN, tidak dikenal dalam Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, oleh karenanya perlu ditanyakan dasar hukum yang dipakai oleh satuan pendidikan yang memungut Uang/Biaya Pendaftaran. Sedang pada SD/MI dan SMP/MTs beaya pendaftaran ini sudah dianggarkan dalam DANA BOS.
ISTILAH DANA TAHUNAN dalam rangka DAFTAR ULANG juga tidak dikenal dalam Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, oleh karenanya perlu ditanyakan dasar hukum yang dipakai oleh satuan pendidikan yang memungut dana tahunan tersebut. Malah melanggar surat edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 sebagaimana tercantum pada angka 7 yang berbunyi "Daftar ulang tidak diperkenankan membebani biaya dalam bentuk apapun kepada siswa, karena daftar ulang hanya bersifat kegiatan administrative".
ISTILAH SUMBANGAN DANA BIAYA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SBPP), yang dipungut bersamaan dengan kewajiban saat daftar ulang terdapat dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, di mana ayat (3) menjelaskan bahwa orangtua/wali siswa bukanlah termasuk sumber dana pengembangan pendidikan. Dengan demikian bilamana ada satuan pendidikan negeri yang memungut Sumbangan Biaya Pembangunan Pendidikan (SBPP), maka perlu ditanyakan dasar hukum yang dipakai oleh sekolah negeri yang memungutnya.
PERINGATAN, Pihak sekolah biasanya mengamuflasekan sumbangan bangunan dengan dalih sumbangan sukarela, tetapi mengondisikan orangtua wali harus mengisi formulir kesanggupan menyumbang. Hal ini sudah dikategorokan melanggar PP, karena sumbangan yang sifatnya SUKARELA berubah menjadi WAJIB.Yang mengakibatkan penekanan kepada mental anak didik siswa, dan biasanya diperlanjut dengan ancaman dilarang ujian dan penyandraan ijazah raport dan lain sebagainya jika belum melunasi tunggakan.
Selain ancaman hukuman disiplin yang akan dikenakan kepada Kepala Sekolah yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, maka oleh karena tindakan pelanggaran menimbulkan kerugian masyarakat (dana publik) perkiraan ancaman hukuman adalah : KUHP Pasal 423 yang berbunyi: Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran memotong sebagian dalam melakukan pembayaran atau mengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.Pasal 12 Undang-Undang Nomor UU No.20 Th 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dengan adanya informasi ini, masyarakat berhak tahu dan turut mengontrol kebijakan pemerintah,Serta berani menuntut hak-haknya.

Malang . 16 Mei 20011
Terimakasih.
FMPP.Malangraya
8 jawaban 8