promotion image of download ymail app
Promoted
Santoso ditanyakan dalam Masyarakat & BudayaPelayanan Masyarakat · 3 tahun yang lalu

Apakah anggota TNI aktif bisa menjadi ketua RW di pemukinan yg mayoritas sipil?

Sesuai UU NO 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Apakah TNI aktif bisa menjadi ketua RW di pemukiman mayoritas warga sipil?

Jika tidak, bagaimana melaporkannya?

10 Jawaban

Peringkat
  • 3 tahun yang lalu
    Jawaban Favorit

    TNI aktif sebaiknya netral dan fokus pada keprajuritannya sbg abdi negara dalam pertahanan dan keamanan.

    Bisa sebagai seksi keamanan atau Babinsa desa.

    Terkecuali di pemukinan atau kompleks TNI yang notabene prajurit TNI tidak ada warga sipilnya (karena tidak mungkin merekrut warga sipil yg ber-KTP di luar kompleks).

    Perihal ini setahu saya dalam otorita KODAM setempat.

    • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
  • 3 tahun yang lalu

    TNI itu militer,

    rakyat itu sipil

    jadi,

    kalo TNI itu militeris,

    rakyat itu sipilis

    dah gitu ajah

    • Jembus3 tahun yang laluLaporkan

      Iya. Jika TNI/Militer aktif menjadi RW, apa mampu bertindak jika senior pada kepangkatannya melakukan kesalahan atau melakukan kegiatan meresahkan dalam lingkungan RWnya (?)

    • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
  • 3 tahun yang lalu

    Dimana itu?

    Sy tinggal di Komp. Mabes Hankam TNI AD Pondok Gede. Mayoritas perwira TNI. Ketua RWnya warga sipil

    Ada sesuatu jika pemukiman mayoritas sipil ada TNI aktif jadi ketua RW.

    • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
  • 3 tahun yang lalu

    Lurah, RW, RT dari TNI aktif?

    Kalau ada warga yg TNI juga terus pangkatnya lebih tinggi bikin ulah contoh: arogan, kasar, nggak mau kerja bakti, ngga mau bayar iuran, ngga mau ronda apa bisa berani bertindak?

    Pasti enggak berani.

    Makanya lebih baik sipil. Bisa kemana-mana asal nggak melawan hukum dan kewajaran.

    • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
  • Bagaimana menurut Anda jawaban tersebut? Anda dapat masuk untuk memberikan suara pada jawaban.
  • 3 tahun yang lalu

    Tidak benar, pak. Selain ada dalam UU TNI, juga ada penilaian kode etik bagi prajurit aktif tersebut. Jika mendesak tidak ada warga sipil yang bersedia, maka harus ada rekomendasi minimal dari Lurah atau Kepala Desa, sebagai pengantar ajuan ke Koramil setempat, camat, lalu Kodim, kemudian ke Korem, lalu ke Kodam. Jika sudah mendapat ijin dari Kodam baru bisa. Pada umumnya tidak diijinkan.

    Apabila sudah terlanjur menjabat sebagai ketua RW, ada perintah atasan militer untuk tugas tertentu yang dapat meninggalkan lembaga RWnya, justru menghambat administrasi lembaga RW tersebut di tingkat kelurahan atau Desa dan Kecamatan. Akhirnya warga juga yang terbengkalai.

    Maka, sebaiknya sipil saja yang menjabat Ketua RW.

    • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
  • 3 tahun yang lalu

    Boleh atau tidak, dia bisa tegas, pak.

    Tapi aspirasi ratusan warga bisa kalah dengan pendapat/saran/masukan dari satu org seniornya yang militer. Itu tidak bisa dipungkiri.

    • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
  • 3 tahun yang lalu

    Dines nengdi iku? Ojo golek ukoro, son

    • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
  • 3 tahun yang lalu

    Emang kaga ada org lg pa, bosq.

    Kalo dibolehin dari dulu mah busyehh versi negaranya mah udah pd kudeta kaleee.

    Mangkanye kaga dibolehin ntar sono sini TNI aktip pd ngejabat. Bgeto negara terancam pd terlena urusan politik ekonomi sosial budaya.

    Mangkanye dikhususin TNI/Militer di Hankam atawa pertahanan dan keamanan.

    I-pol-ek-sos-bud = oleh Sipil.

    Hankam = oleh Militer.

    Lah contoh kalo umpamanye TNI aktip jadi ketua RW, lagi rapat atawa kegiatan eh ada panggilan komandan ngedadak saat itu juga atawa tugas negara. Ditinggal dong. Emang si bisa diwakilin. Tp kalo begitu mulu, nape kaga wakilnya aja jadi RW yg bukan TNI aktip.

    • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
  • Alex
    Lv 7
    3 tahun yang lalu

    Ditempatku ketua rw dipilih oleh warga

    Tapi masalahnya nggak ada yg nyalonin .

    Mau jadi ketua rt atau rw terpaksa.

    Mau sipil atau abri

    Capek ngurusin warga nggak dibayar

    • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
  • Sugih
    Lv 7
    3 tahun yang lalu

    Kayaknya ketua RW itu bukan termasuk jabatan sipil, tapi jabatan pengabdian pada masyarakat (jadi kerja sosial alias kerja yg rela gak ada bayarannya). Lha pekara diselewengkan untuk memeras masyarakat yg membutuhkan itu pekara lain.

    Jadi kayaknya anggota TNI/POLRI aktif tidak masalah dlm hal jadi ketua RW, kecuali menjadi "kepala" RW.

    Mungkin saja undang2 itu ada agar anggota TNI/POLRI tidak terganggu pada tugas pokoknya.

    Ambisi ya jadi ketua RW kok mau menggoyang pak RW ? Ingat lho, jadi ketua RW/ RT itu kerja sosial yg harus rela mengeluarkan tenaga, waktu dan fulus. Kuping harus dingin kalo ada komplain warga ! Sanggup ?

    • Herman3 tahun yang laluLaporkan

      Cuman ada 2, bang. Kalau bukan TNI ya Sipil. Jabatan non-TNI ya jabatan sipil.

    • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
Masih ada pertanyaan? Dapatkan jawaban Anda dengan bertanya sekarang.